DK PBB Mengencam Donald Trump Tentang Yerusalem

Ruangan Dewan Keamanan PBB ©2017 LIPUTANBERITA21.COM      

LIPUTANBERITA21.COM  -Pada hari ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melakukan menggelar suatu pertemuan yang sangat  darurat sehari setelah Donald Trump  yang menjadi Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa Kota Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Hampir sebagian besar anggota DK PBB menentang langkah Trump dan tetap tidak mengakui klaim itu.

Perwakilan dari seluruh dunia datang ke kantor DK PBB tapi hanya negara Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Swedia yang hanya menyatakan keputusan Trump tidak sejalan dengan resolusi perdamaian PBB buat kawasan itu. Menurut kesepakatan, wilayah Yerusalem Timur yang dicaplok Israel adalah bagian dari Palestina. seperti di lansir di laman Dilansir dari laman Al Arabiya pada  Sabtu (9/12),

Menurut Koordinator Khusus untuk PBB buat perdamaian Timur Tengah, Nikolai Mladenov, keputusan Trump soal status Yerusalem membahayakan dan justru memantik pertikaian.

Sedangkan dari perwakilan negara  Prancis mengatakan persoalan yerusalem yang harus cepat di selesaikan oleh 2 negera yaitu israel dan palestina ."Permasalahan Yerusalem adalah perkara khusus yang dimensinya melampaui Israel dan Palestina," kata perwakilan Perancis"

Sedangkan bagi Inggris, mereka tetap terus menekan Israel dan Palestina melanjutkan perundingan damai serta menghindari kekerasan yang bisa merusak. Mereka juga hanya mengakui negosiasi harus berdasarkan kesepakatan perbatasan dibuat pada 1967.

Bagi perwakilan Mesir, status Yerusalem sampai saat ini masih dianggap status quo, dan tidak berubah walau ada klaim oleh Trump. Sedangkan perwakilan Swedia menyatakan keputusan Trump hanya menguntungkan satu pihak dan bertentangan dengan banyak negara.

"Kami tidak mengakui keputusan Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata perwakilan Swedia.

Sikap sejumlah perwakilan negara di DK PBB itu membikin Duta Besar AS, Nikki Haley, tersudut. Namun, dia tetap pasang badan terkait kebijakan ditetapkan oleh Trump.

"Israel tidak akan bisa dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang membahayakan. Kami tetap berjanji akan terus mengawal proses perdamaian di Timur Tengah," kata Haley.

Baca Juga